Masa Reformasi 1998 – Era Reformasi Indonesia

Masa reformasi di Indonesia dimulai sejak runtuhnya rezim Orde baru yaitu sejak tanggal 21 Mei 1998. Presiden pertama pada era reformasi adalah B.J. Habibie, presiden ke-3 RI. Masa reformasi terus berlangsung hingga sekarang. Apa itu reformasi dan bagaimana sejarah reformasi di Indonesia?

Gerakan Reformasi 1998

Gerakan reformasi 1998 dilatar belakangi oleh krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia ketika itu. Akar krisis multidimensi adalah krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak 1997. Untuk mengetahui lebih jelas tentang keadaan ekonomi Indonesia di akhir masa orde baru, silahkan klik disini : Runtuhnya orde baru.

Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Secara rinci, ada enam penjabaran agenda reformasi yaitu : suksesi kepemimpinan nasional, amendemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah.

Mahasiswa berdemonstrasi besar-besaran pada tanggal 19–21 Mei 1998 di depan Gedung DPR/MPR sampai munculnya pernyataan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan B.J. Habibie.

Pengertian Reformasi

Secara bahasa, reformasi berasal dari kata re-form, yang artinya perubahan bentuk. Reformasi pada tahun 1998 secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan kembali bentuk atau sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perlunya reformasi adalah karena ada berbagai praktik pemerintah ketika itu yang menyimpang. Misalnya suburnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam penyelenggaran negara. Kolusi artinya praktik yang menguntungkan golongannya sendiri, dalam hal ini yaitu kepentingan elit politik Orde Baru dan para pengusaha (konglomerat). Korupsi dalam hal ini terkhusus pada penyelewengan dana keuangan dan fasilitas negara. Sedangkan nepotisme adalah praktik penguasa yang lebih mementingkan anggota keluarga, kenalan atau golongannya untuk memperoleh jabatan

serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha.

Era Reformasi di Indonesia

Era Reformasi dipakai untuk menyebut masa kepemimpinan para presiden pasca lengsernya Soeharto. 

Presiden RI ke-1 - 6

Setelah presiden Soeharto turun tahta pada 21 Mei 1998, dimulailah era reformasi di Indonesia. Masa pemerintahan Presiden B.J Habibie tidak berlangsung lama karena rakyat dan anggota MPR/ DPR menganggap Habibie masih merupakan warisan Orde Baru. Untuk mereformasi Dewan Perwakilan Rakyat, 7 Juni 1999 diselenggarakan pemilihan umum anggota DPR yang diikuti 48 partai. 

19 Oktober 1999 diadakan Sidang Umum MPR untuk merespon pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie. Sidang umum tsb memang bermaksud melengserkan pemerintahan Habibie, sejatinya masa pemerintahan Habibie baru akan berakhir tahun 2003. Hasil dari Sidang Umum tsb, pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie ditolak. Praktis, masa pemerintahan Presiden Habibie merupakan yang paling singkat, lebih kurang 1 tahun.

Pada Sidang Umum tersebut juga dilaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. MPR menyeleksi tiga kandidat presiden, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan dan Yusril Ihza Mahendra. Namun, Yusril menyatakan mundur dari pencalonan sebelum pemungutan suara dilakukan.

Pelantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada 20 Oktober 1999. Adapun pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada 21 Oktober 1999. Selain telah berhasil mengangkat presiden dan wakil presiden yang baru, SU MPR yang berlangsung dari 1–21 Oktober 1999, juga telah berhasil menetapkan 9 ketetapan MPR dan mengamandemen UUD 1945 untuk pertama kalinya.

Baca : Lahirnya Orde Baru

(Jika Anda tertarik dengan asuransi, baik itu asuransi jiwa, mobil, dsb, silahkan kunjungi : www.asuransitakafulsyariah.com)

Melalui Sidang Istimewa MPR, K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan jabatannya sebagai Presiden dan secara konstitusi, Megawati Soekarnoputri yang saat itu merupakan Wakil Presiden, diangkat  sebagai Presiden ke-5 RI sejak 23 Juli 2001. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri tersebut didasarkan pada Tap MPR No. III/MPR RI/2001. Masa jabatannya berakhir pada tahun 2004.

Sejak 2004, pemilihan eksekutif dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menggunakan sistem demokrasi perwakilan, di mana masyarakat memilih anggota DPRD, kemudian DPRD yang memilih kepala daerah. Pilkada langsung membuka babak baru sistem demokrasi. Ditingkat pusat, diadakan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden. pada pemilu 2004,  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi Presiden ke-6 RI, dan dilantik pada 20 Oktober 2004.

Pembaca sekalian, masa Reformasi berlangsung hingga sekarang, yaitu masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo. Semoga Amanat reformasi tahun 1998 dapat terlaksana dengan murni, dan menjadi tugas kita generasi bangsa untuk mewujudkannya.

Demikianlah, materi mengenai masa reformasi di Indonesia, Semoga bermanfaat untuk Anda! Silahkan berkomentar pada kolom komentar dibawah apabila ada yang ingin ditanyakan. Terimakasih.

Read More

Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dan Runtuhnya Orde Baru, Sejarah Orde Baru Bag.2

Setelah sebelumnya Anda membaca Sejarah Orde baru Bag.1, kali ini akan kami lanjutkan ke Bag.2 dimana kami akan membagikan informasi tentang prestasi yang diraih di masa Orde baru, perkembangan ekonomi pada masa Orde baru, dan runtuhnya Orde baru. 

Kebijakan Pemerintahan Orde Baru - Prestasi Pada Masa Orde Baru 

Tak dipungkiri bahwa ada berbagai prestasi atau kemajuan yang diraih selama orde baru. Puncak keberhasilan dibidang ekonomi masa orde baru terjadi pada tahun 1976-1988. Keberhasilan itu didukung melonjaknya harga minyak dunia, mengalirnya bantuan negara-negara donor, dan efektifnya rencana pembangunan lima tahun (Repelita) I–III. Repelita dimulai sejak 1 April 1969. Pada tahun 1980-an Indonesia adalah penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kedudukan Indonesia sebagai negara antikomunis mempermudah bantuan Barat. Pendapatan per kapita Indonesia naik dari US$70 pada tahun 1968 menjadi US$1.000 pada tahun 1996.

Secara rinci, berikut beberapa kebijakan pemerintah orde baru dan prestasi yang berhasil diraih selama masa orde baru ;

a. Program transmigrasi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan-lahan baru di luar Pulau Jawa.

b. Program keluarga berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

c. Kebijakan berantas buta huruf

d. Gerakan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun.

e. Stabilitas Keamanan

f. swasembada beras pada tahun 1980-an, impor beras tidak dilaksanakan mulai tahun 1984.

Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru

Pembangunan nasional pada masa Orde Baru menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan terbukti Indonesia memang tampil menjadi salah satu negara yang disegani karena keberhasilan pembangunan ekonominya walaupun tentu saja pembangunan ekonomi tsb boleh dibilang pembangunan semu karena sangat tergantung pada utang-utang luar negeri. Pembangunan Nasional zaman Orde baru dijalankan secara bertahap dalam jangka panjang 25 tahun dan jangka pendek 5 tahun, dan dikenal dengan nama pembangunan lima tahun (pelita), dimulai sejak tanggal 1 April 1969.

Namun pada tahun 1997, perekonomian Indonesia terpuruk. Berikut beberapa data ekonomi pada tahun 1997 tsb : nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merosot drastis dan hanya tinggal bernilai 30%, harga-harga melambung tinggi, utang luar negeri mencapai 163 miliar dollar AS lebih, pendapatan

per kapita hanya tinggal US $400, pertumbuhan ekonomi menjadi minus sekitar 20%–30%.

Runtuhnya Orde Baru – Berakhirnya Orde Baru

Pejuang Reformasi - Korban Insiden Trisakti

Krisis ekonomi tahun 1997 menyebar ke segala sendi kehidupan sehingga dikenal sebagai krisis multidimensi (segala bidang). IMF mengucurkan bantuan sebesar US$ 40 miliar lebih kepada Indonesia dengan disertai syarat-syarat tertentu. Solusi yang disarankan IMF untuk menutup enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997 justru memperparah krisis. Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara.  BPK menemukan penyimpangan dana sebesar Rp138 triliun atas penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut. Di Saat itu pemerintah menyalurkan BLBI sekitar Rp700 triliun. Ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi krisis. Sampai bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Awal terjadinya krisis ekonomi Indonesia  dimulai dengan jatuhnya nilai tukar baht (mata uang Thailand) terhadap dolar Amerika. Jatuhnya nilai kurs baht tersebut selanjutnya menular di seluruh

kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Akibatnya  nilai utang luar negeri Indonesia yang sudah jatuh tempo membengkak.

Krisis ekonomi mengakibatkan pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000 per dolar AS.

Sejak 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah, termasuk gedung DPR berhasil mereka duduki. Kerusuhan dan penjarahan besar-besaran melanda Jakarta hingga Solo, serta di banyak tempat di wilayah Indonesia. Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan kawan-kawan mendesak Soeharto agar mengundurkan diri. Akhirnya, tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto mengundurkan diri.

Pembaca sekalian, demikianlah informasi sejarah runtuhnya orde baru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda.

Read More

Masa Pemerintahan Orde Baru – Sejarah Orde Baru Bag.1

Pemerintahan Orde baru - Orde Baru yang ditandai dengan terpilihnya Mayjen Soeharto sebagai Presiden RI ke-2, akhirnya harus runtuh pada tahun 1998 setelah bertahta selama 32 tahun lamanya. Hal positif yang terjadi pada masa Orde Baru, antara lain adalah adanya kebulatan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun hal buruknya adalah korupsi yang merajalela serta krisis ekonomi tahun 1998 akibat hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar. Untuk itu, Para mahasiswa dan masyarakat menyuarakan gerakan reformasi sehingga akhirnya rezim orde baru dapat diruntuhkan.

Sebenarnya, masalah ekonomi dan korupsi juga merupakan warisan dari Orde lama. Kenaikan inflasi pada masa orde lama mencapai 600%. Banyaknya pemberontakan di berbagai daerah, salah satunya yaitu pemberontakan PKI, turut melemahkan ekonomi Indonesia pada masa orde lama. Untuk mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia, lembaga-lembaga ekonomi internasional pun mengucurkan bantuan pada Indonesia dengan syarat yang mudah. Tak ada pilihan lain bagi Indonesia selain menerima bantuan utang luar negeri tsb.

Pengertian Orde lama dan Orde baru

Presiden Soeharto saat mengundurkan diri tahun 1998

Orde lama adalah sebutan untuk masa pemerintahannya presiden Soekarno yaitu sejak tahun 1945 sampai 1967. Sedangkan pengertian Orde baru adalah masa pemerintahan presiden Soeharto sejak tahun 1967 sampai 1998. Kedua masa pemerintahan tsb mempunyai persamaan, diantaranya adalah kekuasaan negara yang sangat berpusat pada presiden. 

Baca : pemberontakan PKI madiun, DI/TII, dll

Sejarah Orde Baru - Peristiwa- peristiwa politik penting pada masa Orde Baru

Sejarah Orde Baru dimulai sejak 27 Maret 1968,  Soeharto dilantik secara resmi sebagai presiden oleh MPRS (Ketua MPRS : Jenderal Abdul Haris Nasution) sekaligus menandai lahirnya Orde Baru. Pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden berlaku hingga dipilihnya presiden menurut hasil pemilu. Selama kurun waktu 32 tahun, Soeharto terpilih menjadi presiden 7 kali berturut-turut, 6 kali terpilih melalui pemilu, dengan didampingi wakil presiden yang berbeda yaitu : Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Soedharmono, Try Sutrisno, dan B.J. Habibie.

Pemilu pertama di era Orde baru terjadi tanggal 3 Juli 1971 dengan pemenangnya partai Golkar. Pemerintahan Orde baru merampingkan jumlah partai yang awalnya banyak partai (multi partai) menjadi hanya tinggal 3 partai, yaitu Golkar, PKI, dan PPP. Pemilu ke-6 yaitu pada bulan mei 1997, dengan pemenangnya dari partai Golkar, merupakan awal dari puncak kemarahan rakyat terhadap kezaliman orde baru. 12–13 Mei 1998, empat orang mahasiswa trisakti tewas di Semanggi saat demonstrasi menuntut mundurnya Soeharto dari kursi presiden, dan dinamakan Insiden Trisakti. Akhirnya, 21 mei 1998, diahadapan MPRS, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden.

Pada masa orde baru, orang-orang dan pihak yang berani menentang pemerintah akan ditangkap, kebanyakan dengan tuduhan terlibat PKI (partai komunis Indonesia). Terjadi banyak pelanggaran HAM ketika itu. Kebebasan berpolitik dan menyuarakan suara serta kebebasan Pers dikekang oleh pemerintah. Beberapa majalah dan tabloid yang pernah dibrendel pemerintah orde baru seperti : Detik, Editor, dan Tempo. ABRI, Golkar, dan birokrasi, memainkan peranan penting atas terpilihnya Soeharto sebagai presiden RI 7 kali berturut –turut. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela. 

(Bagi Anda yang tengah mencari pakaian adat Palembang yang bagus, silahkan kunjungi : adatpalembangku)

Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB

Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB, tepatnya pada tangal 7 Januari 1965. Tahun 1966, DPRGR lalu menyepakati bahwa Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Pada 28 September 1966, Indonesia secara resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.

Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia.

Sebagai upaya dalam menghentukan konfrontasi dengan malaysia, diadakanlah perundingan di Bangkok, Thailand pada 29 Mei–1 Juni 1966. Berdasarkan perundingan Bangkok, 11 Agustus 1966 Indonesia dan Malaysia menandatangani naskah persetujuan normalisasi hubungan

Malaysia-Indonesia di Jakarta. Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak dan Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik.

Integrasi Timor Timur ke NKRI dan Kemerdekaan Timor Timur

Sebelum bersatu dengan NKRI, di Timor Timur terbentuk organisasi politik pada tahun 1974.  Akibat perbedaan ideologi masing-masing partai politik, terjadilah perang saudara sejak Agustus 1975. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dan berdirinya sebuah negara berbentuk, namun proklamasi tidak mendapat dukungan, baik dari masyarakat Timor Timur maupun dunia internasional.

Beberapa partai seperti UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista melaksanakan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 November 1975 yang berisi keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Tahun 1976 Timor Timur secara resmi bergabung menjadi provinsi ke-27 di Republik Indonesia, diperkuat dengan UU No. 7 tahun 1976 disahkan oleh DPR tanggal 17 Juli 1976, dan oleh Ketetapan MPR No.VI/ MPR/1978 pada tanggal 22 Maret 1978. 

Melalui perundingan yang dimediasi oleh PBB, tanggal 5 Mei 1999 di New York ditandatangani kesepakatan tripartit antara Indonesia, Portugal, dan PBB yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat mengenai status masa depan Timor Timur. Pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas, pihak Portugal diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jaime Gama, dan pihak PBB diwakili oleh Sekjen PBB Kofi Annan.

Jajak pendapat di Timor Timur diselenggarakan pada 30 Agustus 1999. Kubu Pro–Kemerdekaan memperoleh 78,5% suara, sedangkan Kubu Pro–Integrasi memperoleh 21,5% suara. Kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur akhirnya secara resmi disahkan pada 19 Oktober 1999 dalam rapat

paripurna ke-12 Sidang Umum MPR. Pengesahan ini berdasarkan pada Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Jajak Pendapat di Timor Timur.

Pembaca Sekalian, Artikel kali ini kami bagi menjadi 2 bagian. Untuk membaca lanjutan artikel tentang Sejarah Orde Baru Bag.1, silahkan klik : sejarah Orde baru Bag.2.

Read More